DP, KARAWANG
Pelaksanaan proyek pembangunan fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kembali menjadi sorotan. Proyek Pembangunan Toilet POS PAUD CENDRAWASIH (Pokok Pikiran/Pokir) di Desa Cikalong, Kecamatan Cilamaya Wetan, diduga melanggar peraturan perundang-undangan karena dilaksanakan tanpa koordinasi dengan Pemerintah Desa setempat.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, kegiatan tersebut berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karawang dengan rincian sebagai berikut:
• Nama Pekerjaan: Pembangunan Toilet POS PAUD CENDRAWASIH (Pokir)
• Lokasi: Kecamatan Cilamaya Wetan
• Nomor Kontrak: 000.3/02/SPK.UTL.MCK.03.01/SARPRA/VIII/2026
• Tanggal Kontrak: 27 Agustus 2026
• Sumber Dana: APBD Kabupaten Karawang TA 2026
• Waktu Pelaksanaan: 60 Hari Kalender (27 Agustus s.d. 25 Oktober 2026)
• Nilai Kontrak: Rp75.659.000,00
Pemdes Cikalong Merasa Tidak Dilibatkan
Ironisnya, meski secara administratif proyek tersebut berada di wilayah Desa Cikalong, Pemerintah Desa mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan, sosialisasi, maupun ajakan koordinasi terkait realisasi pembangunan tersebut.
“Kami sebagai Pemdes tidak pernah diajak koordinasi, tidak ada surat pemberitahuan yang masuk ke desa. Tiba-tiba ada pembangunan saja. Padahal, setiap kegiatan pembangunan yang masuk ke wilayah desa wajib berkoordinasi dengan Pemdes,” ujar Kepala Desa Cikalong, H. Lili Hermanto, kepada awak media, Kamis (2/10/2026).
Ia menilai, praktik tersebut berpotensi melanggar amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, dimana Pemerintah Desa memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi setiap pembangunan yang ada di wilayahnya.
Pengawas Proyek Bungkam Saat Dikonfirmasi
Kejanggalan semakin menguat ketika awak media mencoba melakukan konfirmasi di lapangan. Seorang pria yang mengaku sebagai pengawas dari pihak pelaksana bernama Deny, saat dimintai keterangan terkait perizinan dan koordinasi dengan Pemdes, justru bungkam.
Deny tidak memberikan jawaban apapun dan terkesan memilih menghindar dari pertanyaan wartawan. Sikap tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi dan kepatuhan prosedural dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan uang negara.
Sikap tidak kooperatif dari pihak pelaksana ini dinilai mencederai prinsip Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Masyarakat dan Pemdes Cikalong berharap Bupati Karawang dan Inspektorat Daerah dapat turun tangan untuk mengevaluasi mekanisme pelaksanaan proyek-proyek Pokir, agar tidak mengangkangi kewenangan desa dan tidak dilaksanakan secara tertutup. (Red)
