
DHARMA PURWAJATI
DASAR HUKUM:
• UUD 1945
– Pasal 28: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan fikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang – undang.”
– Pasal 28E ayat (2): “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan fikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”
– Pasal 28E ayat (3): “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”
– Pasal 28F: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
– Pasal 28G ayat (1): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
– Pasal 28I ayat (1): “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan fikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”
– Pasal 28I ayat (4): “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah.”
– Pasal 28J ayat (2): “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang – undang dengan maksud semata – mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai – nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
• TAP MPR NO. XVII/MPR/1998 TENTANG HAM
– Pasal 14: “Setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan fikiran dan sikap sesuai hati nurani.”
– Pasal 19: “Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”
– Pasal 20: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.”
– Pasal 21: “Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
– Pasal 36: “Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan – pembatasan yang ditetapkan oleh Undang – undang dengan maksud semata – mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
– Pasal 37: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan fikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable).”
– Pasal 42: “Hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dijamin dan dilindungi.”
– Pasal 43: “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.”
– Pasal 44: “Untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang – undangan.”
• UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS
• UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DEWAN PENASEHAT
Ust. Asep Badri – Purwakarta, Ust. Nashruddin Luqmanul Hakim – Purwakarta, Ust. Moch. Nurdin – Purwakarta, Ust. Dasep Abdullah – Sukabumi, Ust. Radi Gunawan, M.Ag – Garut, Ust. Azlan Syarahil – Pandeglang, Abah Dharma Purwajati – Karawang
DEWAN PEMBINA
Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, M.A
PIMPINAN REDAKSI
Herman AP, CDJC, CKJI
KONTRIBUTOR PURWAKARTA
Agung Nugraha
Dalam menjalankan tugas jurnalistik, setiap anggota dharmapurwajati.my.id selalu dibekali Kartu Tanda Pengenal (ID Card) dan Surat Tugas yang masih berlaku, serta namanya tercantum dalam Box Redaksi.
Apabila ada pihak yang mengatasnamakan anggota dharmapurwajati.my.id tanpa dapat menunjukkan legalitas yang sah dan masih berlaku, serta namanya tidak tercantum dalam Box Redaksi, maka segala tindakan dan perilakunya sepenuhnya berada di luar tanggung jawab Redaksi.
Kami menghimbau agar segera menghubungi Redaksi dharmapurwajati.my.id atau pihak berwenang apabila menemukan hal tersebut.
